Mamasa, Timurterkini.com – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, tuai protes.
Protes dilakukan salah seorang pedagang lantaran penertiban dilakukan di taman Kota Mamasa terkesan tidak merata dan adil.
Hal demikian dikatakan salah seorang pedagang, Agustina Banggo saat ditemui lokasi penertiban, Rabu 16 Maret 2022 siang tadi.
Menurut Agustina, penertiban dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, sebaiknya dilakukan dengan adil dan merata terhadap pedagang.
“Bukan tidak terima, hanya saja agar dilakukan secara merata kepada pedagang, jangan ada di beda-bedakan,” tuturnya.
Penertiban dilakukan Satpol-PP lanjut Agustina, sama sekali tidak merasa kecewa, hanya saja, berharap adanya keadilan.
“Dibilang kita kecewa karena tidak diizinkan menjual, tidak, bukan masalah itu, tapi kita minta keadilan, diratakan,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa, Wellem, mengatakan adanya larangan berjualan diatas area publik.
Larangan itu dikatakan Wellem, berdasarkan Permendagri No 14 Tahun 2017.
Sehingga pihaknya melakukan penertiban di Taman Kota Mamasa.
“Itu dasar kita untuk melakukan penertiban disini,” jelas Wellem dilokasi penertiban di Taman Kota Mamasa.
Teguran pihak Satpol-PP terhadap sejumlah pedagang dilakukan lanjut Wellem, bukan kali ini saja, sebelumnya telah diperingatkan berulang kali.
“Seandainya baru kali ini kami lakukan peringatan, ini bertahun-tahun kita tegur bahwa pindahkan,” cetusnya.
