Kemudian, Arifin Jamal (Kadis PU red) juga sangat menyayangkan atas tuduhan dugaan keterlibatan dirinya atau Oknum Staf Dinas PU, soal lelang paket proyek.
“Kami selaku pemangku jabatan di Dinas PU hanya menyodorkan Paket proyek dan anggarannya, namun soal yang menentukan adalah ULP (Unit Layanan Pengadaan), yang memiliki wewenang dalam menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa menetapkan Dokumen Pengadaan menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran”, Ungkapnya.
Ditambahkannya, bahwa sistem lelang dilakukan secara elektronik online, dan tidak membatasi terhadap Perusahaan manapun yang ikut lelang, bisa juga dari luar daerah Kabupaten Kolaka.
