Ia menjelaskan, Pilkada serentak 2024 sudah ditentukan waktunya, yakni 27 November 2024. Sehingga, anggaran sudah harus ada.
“Sudah ditentukan waktunya (Pilkada) 27 November 2024. Uang, Sapras, semuanya harus ada, tidak boleh tidak. Kalau kabupaten tidak bisa siapkan uangnya, saya akan turunkan inspektorat” pungkasnya.
Hanya saja, kata Bahtiar Baharuddin, penyelenggara tidak boleh seenaknya mengusulkan kegiatan yang tidak perlu dianggarkan, lantaran keuangan daerah juga sangatlah terbatas. Sehingga, harus dipergunakan sebaik-baiknya.
“Saya kasi pandangan penyelenggara, uang kita itu terbatas, sehemat-hemat mungkin. Kita ingin selenggarakan Pilkada tapi kita juga mau membangun,” tutupnya. (Rls)
