Mamuju, Timurterkini.com — Kemandirian fiskal Sulbar belum sepenuhnya bisa diandalkan, melihat 73 persen APBD masih ditopang dari APBN.
Olehnya , pada Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur Sulbar Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung di Kantor DPRD Sulbar, Rabu, (8/5/24), PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menawarkan solusi lewat Pokok Pikiran (Pokir) Tematik.
Lebih lanjut Sestama BNPP itu menjelaskan, instrumen APBD yang dapat didorong untuk mengintervensi permasalahan-permasalahan yang bersifat urgen dan mendesak, yaitu Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sulbar (Pokir).
“Apakah ibu ibu bersedia, misalnya di Mamasa, itu dibuat Pokir Tematik, itu teman teman (DPRD Sulbar) sendiri yang merumuskan,”Tentu ini perlu pemikiran semua sama niatnya.”tutur Prof. Zudan
Prof. Zudan menyebutkan, ketika Pokir Dewan disusun secara tematik maka program yang dijalankan akan lebih terarah dan terukur.
“Tentunya ini akan menjadi pembahasan DPRD di dapil masing masing.,” ungkapnya.
Melalui Pokir Tematik tersebut diharapkan beberapa hal mendesak dapat diatasi, seperti persoalan infrastruktur. Termasuk menurun risiko bencana turunkan agar investor masuk ke Sulbar.
“Kita belum memiliki kemandirian kuat. Sehingga peran sektor swasta masih sangat penting. Kita ingin Sulbar sejahtera mark kita wujudkan secara bertahap,” ujar Prof. Zudan.
