Mamasa, Timurterkini.com – Rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamasa, disambut baik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Rusli.
Dimana sebelumnya. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, rencananya bakal melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa.
RDP dilakukan setelah viralnya salah satu Siswa SDN 010 Saluang, Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi. Mengeluhkan proses pendidikan di sekolah tempatnya menempuh pendidikan.
Ketua Komisi I DPRD Mamasa, Arwin Rahman Tona, kepada laman ini mengaku telah menagendakan RDP tersebut.
“Iya, kami agendakan RDP dengan Diknas. undangannya sementara disusun oleh Staf di kantor,” kata ketua Komisi I DPRD Mamasa, Arwin Rahman Tona, S.H, pada Timurterkini.com, Minggu 17 Juli 2022 malam ini.
Tujuan RDP dilakukan kata Arwin. Sebagai resolusi mencegah terjadinya masalah baru dibidang pendidikan.
SDN 010 Saluang, lanjut dia, telah ditindaklanjuti oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, Bupati Mamasa, Ramlan Badawi serta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Rusli.
Diketahui, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik, mengunjungi langsung SDN 010 Saluang pada Sabtu 16 Juli 2022 kemarin.
“Sekalian juga sebagai resolusi. Agar masalah-masalah baru tidak terjadi,” beber Politisi Nasdem itu.
Menanggapi itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Rusli, mengatakan, langkah rencana RDP merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan pendidikan.
“Oh, langkah itu adalah suatu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Daerah kita ini,” kata Rusli, Senin 18 Juli 2022 pagi tadi via WhatsApp.
Menurutnya, menangani pendidikan dibutuhkan konsep yang matang agar tidak menimbulkan permasalahan.
“Karna kita butuhkan suatu konsep untuk permasalahan yang timbul, memang kita harus selesaiakan secara bersama, bergotong royong dan akan melibatkan semua unsur semua stakeholder sesua tupoksi masing-masing,” terangnya.
Berbicara permasalahan pendidikan lanjut dia, maka tentunya dilakukan pembahasan sosialnya terlebih dulu.
“Kita bicara sosialnya. Ekonominya, lingkungannya, sarana infrastruktur, sarana lainnya, gurunya, muridnya dan cukup banyak faktor yang kita harus pikirkan,” ungkapnya.
Maka dari itu menurut dia, langkah DPRD melakukan Rapat Dengar Pendapat patut diapresiasi.
“Kami sangat mengapersiasi dan merespon rencana itu sesuai regulasi yang ada,” tutupnya.
