Berita  

Sejarah Baru Untuk Sulbar, Pemprov Teken MoU Terbentuknya Ekosistem Pisang Cavendish

Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin yang menandatangani MoU dengan Komisaris Utama, PT. Cipta Aghri Pratama (CAP), Chandra, di di gedung graha sandeq Pemprov Sulbar, Sabtu, (8/6/24).

Mamuju, Timurterkini.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperlihatkan kepeduliannya pada produk pertanian, peternakan dan perikanan di Sulawesi Barat dengan menghadirkan investor yang akan menandai lahirnya Ekosistem Bisnis bagi petani di Sulawesi Barat khususnya Pisang Cavendish.

MoU ini sebagai wujud pembuktian bahwa program gerakan menanam pisang cavendish yang digalakan oleh Pj Bahtiar Baharuddin, ekosistemnya telah terbentuk yang telah siap dari hulu hingga hilir.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dan PT Cipta Agri Pratama (CAP) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama pengembangan budidaya tanaman pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, bertempat di di gedung graha sandeq Pemprov Sulbar, Sabtu, (8/6/24).

Penandatanganan kesepakatan bersama yang dihadiri langsung Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin bersama Komisaris Utama PT Cipta Aghri Pratama (CAP), Chandra. Hadir pula Pimpinan BI Sulbar, Kepala BPS Sulbar, Dandim Mamuju, unsur DPRD Sulbar, unsur DPRD Kabupaten serta OPD Pemprov Sulawesi Barat, serta beberapa perbankan yang akan menyediakan KUR khusus bagi petani pisang cavendish.

Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin mengungkapkan penandatanganan kesepakatan bersama yang dilakukan Pemprov dengan PT CAP merupakan upaya pengembangan komoditi tanaman pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

“Ini adalah salah satu upaya saya sebagai Pj Gubernur Sulbar, agar komoditi-komoditi yang kita hasilkan kedepan pada tiga sektor ini benar-benar bisa memberi nilai tambah baru dan besar bagi masyarakat,” kata Bahtiar Baharuddin.

Menurut Pj. Bahtiar, Sulbar cukup kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, seperti tanah yang subur.

“Dan peternakan itu sudah ada disini, pertaniannya sudah ada, perkebunannya sudah ada, perikanannya sudah ada,” ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu.